BANGKINANG (RP) - Warga yang mendapatan paket tabung elpiji dan kompor gas dari program konversi minyak tanah ke gas, diharuskan membayar Rp10 ribu oleh paratur Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar, ketika hendak mendaptkan pembagian kompor gas dan tabung gas elpiji 3 kilogram.
‘’Katanya ini untuk membayar foto kopi KTP dan bongkar muat tabung gas,’’ ujar Aunizar salah satu warga kepada Riau Pos di Kampar, Kamis (2/9).Dijelaskannya, malam sebelumnya saat usai ceramah rohani Ramadan kepala dusun masing-masing dusun mengumumkan kepada masyarakat untuk datang ke kantor desa pada Kamis (2/9) untuk memgambil kompor dan tabung gas tersebut. Hanya saja setiap warga diminta untuk membayar Rp10 ribu. Warga tentu saja kaget mendengar pernyataan ini karena seharusnya gratis.
‘’Namun karena warga ingin kompor ini maka mereka tetap bayar walaupun dengan bersungut-sungut,’’ jelasnya.
Namun yang aneh adalah sikap aparatur desanya ketika menghadapi beberapa warga yang protes, bagi warga yang protes biaya ini diturunkan menjaid Rp5 ribu saja. Seperti ada nego harga.
Hal yang sama juga disampaikan Lismarni salah satu warga. Menurutnya ia sebenarnya kesal dengan adanya pungutan ini apalagi ini memang jatahnya masyarakat miskin. ‘’Namun kalau tak dapat kita sendiri yang rugi jadi bayar sajalah,’’ ujarnya. Kondisi adanya pungutan ini sempat menimbulkan keresahan pada warga Desa Sungai Tonang.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Sei Tonang Rosman Ramli kepada Riau Pos menyatakan tidak adanya pungutan ini dan yang terjadi hanya salah paham saja. ‘’Tidak ada pungutan sama sekali,’’ ujarnya membantah.
Hanya saja, lanjutnya, memang sempat ada ide dari Sekretaris Desa (Sekdes) yang sempat mencanangkan untuk memungut ini dengan alasan bahwa banyak bahan dari warga yang tidak lengkap salah satunya adalah foto kopi KTP dan KK.
‘’Dan ada lagi surat dari desanya dan itukan butuh biaya makanya diminta ke warga,’’ ujarnya.
Namun ia membantah kalau ini adalah pungutan untuk gas. ‘’Saya pro warga kok,’’ ujarnya.
Bukan hanya di Desa Sei Tonang, di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, pembagian kompor gas pun dipungut Rp10 ribu. Namun ratusan warga yang antre tidak ada yang mengeluhkan tentang pungutan seperti wajib itu pada mereka.
Ratusan warga sepertinya sudah maklum dengan pembayaran Rp10 ribu pada perangkat desa yang sedang membagikan kompor dan tabung gas itu, walau jumlah warga mencapai ribuan. Namun yang dikeluhkan warga soal kualitas kompor yang sangat rawan memicu meledaknya tabung gas. Misalnya kepala kompor sangat tipis dan ring pengikat selang tidak bisa dioperasikan.
Saat Riau Pos mengkonfirmasi ke Camat Kampar Utara Syaifullah, dan camat mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan tentang pungutan tersebut. Namun demikian, camat berjanji untuk melakukan kross cek di lapangan dan akan menanyakan langsung kebenaran informasi itu kepada kepala desa. ‘’Saya belum tahu itu, tapi saya akan cek kepada kepala desa,’’ ujarnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Elly Berti melalui Kabid Indrapomi ketika dikonfirmasi Riau Pos, Kamis (2/9) mengaku kaget mendengar berita ini. ‘’Wah ini sudah tidak benar, tidak boleh ada pungutan bahkan bupati sendiri sudah mengumumkan bahwa ini adalah program gratis,’’ ujarnya. Menurutnya, masyarakat yang akan mendapatkan kompor ini hanya cukup mendaftar saja ke desa dengan membawa KTP dan KK saja dan tidak ada persyaratan lain. (rdh/why/jrr/izl)
Sumber dari : http://www.riaupos.com/new/otonomi.php?act=full&id=1846&kat=5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar